Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Husein Fadlulloh saat FGD dengan Chief of Country and Local Program OGP, Ms. Shreya Basu, di Ruang Rapat Pimpinan BKSAP Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Husein Fadlulloh, mengungkapkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas penting untuk diselenggarakan secara kontinu di Indonesia. Maka dari itu, ia mengungkapkan bahwa BKSAP tengah mempersiapkan agar hal itu dapat terus berlangsung dengan baik. Apalagi, penyelenggaraan dari keterbukaan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di eksekutif maupun legislatif.

Hal itu ia sampaikan usai melakukan diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan Chief of Country and Local Program OGP, Ms. Shreya Basu, di Ruang Rapat Pimpinan BKSAP Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (23/5/2025) yang membahas Panja Open Government Partnership (OGP).

“Karena PR-nya masih panjang. Kami juga disarankan untuk mempersiapkan ke depan lagi panja-panja ke depan yang terkait dengan Open Government ini," kata Husein kepada Parlementaria usai pertemuan.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menjadi anggota tetap Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Salah satu parameter penting yang harus dipenuhi adalah penerapan prinsip Open Government Partnership (OGP), termasuk di dalamnya keterbukaan parlemen (open parliament).

Dalam diskusinya, Husein menyebut bahwa implementasi prinsip-prinsip OGP di Parlemen menjadi krusial. Untuk itu, BKSAP saat ini tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) Open Government – Parliament sebagai langkah awal menuju keterbukaan legislatif yang lebih luas.

"Fokus utama dari Panja ini adalah memastikan proses Open Parliament berjalan dengan baik. Ini tentu dengan mendengarkan masukan dari OGP Internasional, apalagi ini berkaitan langsung dengan keinginan Indonesia menjadi anggota tetap OECD," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Husein juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses keterbukaan informasi, yang menjadi prinsip dasar dari OGP. Ia menyoroti bahwa meskipun DPR RI telah memiliki situs DP RI sebagai sarana informasi publik, belum tentu masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya mengetahui dan mengaksesnya.

"Ini hal kecil tapi sangat mendasar, karena dasar dari keterbukaan adalah akses informasi," ungkapnya.

Ia berharap, seluruh pihak menunjukkan willingness dan komitmen untuk mendorong keterbukaan bersama. "Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi dari semua pihak agar prinsip open government ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik," pungkasnya. (hal/rdn)